JAKARTA | RMN Indonesia
Pemerintah memberikan hadiah berupa isentif fiskal bagi 34 kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing. Pemberian isentif ini merupakan yang kali ketiga dilakukan pemerintah TA 2023.
Melalui salah satu unggahan di akun Instagram-nya (@smindrawati), Sri Mulyani menjelaskan insentif ini diterima setidaknya kepada 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Total pemberian insentif mencapai Rp 340 miliar.
“Ini merupakan periode ke-3 pemberian insentif fiskal untuk pengendalian inflasi TA berjalan. Total ada 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten yang menerima penghargaan pada periode kali ini dengan total alokasi Rp 340 miliar,”ungkap Sri Mulyani, Senin (6/11).
Secara keseluruhan, pemerintah telah menyediakan alokasi insentif tersebut sebesar Rp 1 triliun pada TA 2023. Di luar itu, pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp 3 triliun untuk kinerja penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah.
“Untuk keseluruhan tahun 2023 sendiri, total alokasi penghargaan yang diberikan adalah sebesar Rp 1 triliun untuk pengendalian inflasi daerah. Di samping itu, masih terdapat insentif fiskal sebesar Rp 3 triliun yang akan diberikan untuk kinerja penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah,” jelasnya.
Melalui pemberian bonus tersebut, Sri Mulyani berharap Pemda, mulai dari kab/kota dapat terpacu untuk mengatasi permasalahan ekonomi warga di wilayahnya masing-masing. Terlebih mengingat bagaimana kondisi ekonomi global saat ini sedikit banyak akan mempengaruhi ekonomi lokal di Indonesia.
“Pemberian insentif ini saya harap akan terus memacu pemerintah daerah untuk semakin memberikan kinerja terbaik, khususnya pada saat masyarakat sangat membutuhkan perlindungan dari tekanan ekonomi global saat ini,” kata Sri Mulyani. Menurutnya hal ini sejalan dengan salah satu fungsi APBN dan APBD sebagai bantalan atau shock absorber permasalahan ekonomi yang dialami masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat lebih merasakan kehadiran pemerintah di tengah berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini. (jr/you)
