Sabtu, Juli 13, 2024
spot_img

Ganjar Minta Usut Kebocoran Data KPU

JAKARTA | RMNIndonesia

Calon presiden nomor urut 1, Ganjar Pranowo mengharapkan aparat keamanan segera mendalami dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Tentu saja APH kita harapkan segera bertindak. Mudah-mudahan nanti aparat penegak hukum juga bisa langsung terlibat,” tutur Ganjar di GBI Mawar Sharon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023).

Ganjar juga meminta KPU segera memperbaiki sistem agar data pemilih tidak rentan diretas.

“KPU segera memperbaiki sistemnya tidak boleh rentan karena ini yang nanti membikin publik punya anasir-anasir negatif. Segera KPU perbaiki, segera proteksi segera cari orang orang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa IT sistemnya itu beres,” ujarnya.

Ia menyebut Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud saat ini tengah memantau terkait perkembangan dugaan kebocoran tersebut.

“Kita pengen tau apa kemudian kekurangan yang ada di sana,” ucap Ganjar.

“KPU segera memperbaiki sistemnya tidak boleh rentan karena ini yang nanti membikin publik punya anasir-anasir negatif. Segera KPU perbaiki, segera proteksi segera cari orang orang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa IT sistemnya itu beres,” ujarnya.

Ia menyebut Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud saat ini tengah memantau terkait perkembangan dugaan kebocoran tersebut.”Kita pengen tau apa kemudian kekurangan yang ada di sana,” ucap Gan

Sebelumnya data yang diklaim sebagai data DPT milik KPU dibocorkan oleh akun bernama Jimbo di BreachForums pada Senin (27/11). Data itu dijual seharga 2BTC atau setara US$74 ribu (Rp1,14 miliar).

Dalam unggahannya, akun Jimbo melampirkan sampel data yang memuat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat.

Menindaklanjuti dugaan kebocoran data itu, KPU bersama Gugus tugas yang diisi oleh BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Komifno tengah menelusurinya.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan data DPT tak hanya dipegang oleh KPU. Ia menyebut berdasarkan UU Pemilu, sejumlah pihak juga memegang data tersebut.

“UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta pemilu 2024 dan juga Bawaslu,” kata Hasyim dalam keterangan tertulis, Rabu. (jr)

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
21,900PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles