Presiden Larang Jangan Ekspor Barang Mentah

JAKARTA | RMNIndonesia

“Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghormati apa yang telah dilakukan oleh PT Smelting yang berekspansi, sehingga kapasitas untuk produksi anoda maupun katoda tembaga naik dari 1 juta ton per tahun menjadi 1,3 juta ton per tahun,”

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan melarang pengiriman barang dalam bentuk mentah. Pengiriman minimal dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi.

“Jangan sampai kita kirim lagi mineral dalam bentuk mentah, bahan-bahan perkebunan, komoditas pertanian dalam bentuk mentah. Harus minimal setengah jadi atau syukur bisa barang jadi,” tutur Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (14/12/2023) kemarin.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan, hilirisasi tak hanya untuk komoditas mineral. Ia juga menginginkan hal itu untuk komoditas pertanian dan perkebunan. Dengan hilirisasi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja.

“Tidak hanya tembaga, saya sampaikan, tidak hanya nikel, tidak hanya bauksit. tidak hanya timah. Tetapi juga di luar mineral semuanya harus dihilirisasikan agar nilai tambah itu ada di negara kita, kesempatan kerja itu ada di negara kita baik itu di perkebunan, pertanian perikanan semuanya,” jelasnya.

Dengan adanya ekspansi PT Smelting ini, lanjut presiden, kapasitas produksi katoda tembaga naik dari 1 juta ton per tahun menjadi 1,3 juta ton per tahun.

“Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghormati apa yang telah dilakukan oleh PT Smelting yang berekspansi, sehingga kapasitas untuk produksi anoda maupun katoda tembaga naik dari 1 juta ton per tahun menjadi 1,3 juta ton per tahun,” katanya.

Hal itu, tambah presiden, menunjukkan komitmen yang kuat dari PT Freeport Indonesia bekerjasama dengan Mitsubishi.  “Ini menunjukkan komitmen PT Freeport Indonesia yang bekerja sama dengan Mitsubishi untuk menghilirkan, membangun hilirisasi dengan ekspansi, sehingga nilai tambah itu ada di Indonesia,” pungkasnya.

Turut mendampingi presiden diantaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Presiden Direktur PT Smelting Hideya Sato, Presiden Direktur PT Freeport Tony Wenas, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. (jr)