JAKARTA | RMNIndonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan digitalisasi pemerintahan dikebut. Satu diantaranya implementasi identitas digital tahun ini.
Presiden Jokowi menargetkan agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiyadi segera menyelesaikan kebijakan identitas digital Juni tahun ini.
“Mendagri, Menkominfo juga saya minta harus mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID paling lambat bulan 6 harus sudah selesai, dan juga Menkominfo segera transformasi kebijakan government cloud untuk mempercepat peningkatan layanan digital kita,” papar Jokowi dalam rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).
Ia menyampaikan, pada sisa waktu jabatannya nanti, bisa digunakan untuk melakukan reformasi birokrasi digital secara besar-besaran.
“Saya perlu mengingatkan kita masih memiliki waktu sembilan bulan. Ini kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi, karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan layanan digital pemerintah harus benar-benar kita lakukan,” ungkap Jokowi.
Ia meminta ribuan platform yang di kementerian dan lembaga untuk menyederhanakan dan tidak ada platform aplikasi baru yang hanya berorientasi proyek saja.
“Jangan menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana, dan lebih berguna, utamanya dalam layanan digital pemerintah karena yang paling penting pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan,” sebut Jokowi.
Jokowi juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir turut mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri yang menjadi operator govtech nasional.
“Saya juga minta kepada MenPANRB untuk segera mempercepat implementasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis digital, konsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional, dan bisa saja yang sama juga sekali lagi perkuat keamanan digital kita,” pungkas Jokowi. (jr)