JAKARTA | RMNIndonesia
Partai Demokrat mengkritik Gubernur DKI Jakarta dan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, terkait pernyataannya mengenai perbandingan gaji anggota TNI dan Polri pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Anies Baswedan seharusnya menempatkan kritiknya dengan tepat, terutama karena beliau adalah seorang calon presiden. Herzaky menegaskan bahwa Anies seharusnya memahami perbedaan antara tugas seorang calon presiden dan seorang menteri.
Herzaky mengakui bahwa fakta yang disampaikan Anies mengenai kenaikan gaji TNI dan Polri selama masa pemerintahan SBY adalah benar. Namun, ia menilai bahwa Anies seharusnya tidak seharusnya mengkritik kondisi tersebut, terutama karena partai-partai pendukung Anies masih berada di pemerintahan.
Partai Demokrat juga menyoroti apakah kritik Anies terhadap kebijakan gaji TNI dan Polri memiliki keterkaitan dengan pandangan partai pendukungnya seperti NasDem, PKS, dan PKB. Herzaky menyatakan bahwa jika Anies ingin perubahan, partai-partai pendukungnya seharusnya juga memperjuangkan hal yang sama di parlemen.
Diska Putri Pamungkas, Juru Bicara Muda Partai Demokrat, menambahkan bahwa Anies seharusnya berkomunikasi dengan partai pengusungnya di parlemen untuk membahas isu-isu kesejahteraan TNI dan Polri. Diska menilai bahwa partai-partai dalam koalisi pemerintahan seharusnya telah mendorong eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota TNI dan Polri.
Presiden Jokowi, yang menjadi sasaran kritik Anies, merespons dengan menyatakan bahwa keputusan terkait kenaikan gaji ASN dan TNI/Polri telah dipertimbangkan secara matang, dengan memperhitungkan situasi fiskal dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Jokowi juga memastikan bahwa aturan kenaikan gaji tersebut sudah ditandatangani dan akan segera diterbitkan.(il/BDR)
 dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).){kind=link}