JAKARTA | RMNIndonesia
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga S. Uno menjamin penetapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa hiburan naik 40% dan maksimal 75% tidak akan matikan industri pariwisata.
Ia menyebut pemerintah akan berupaya menghadirkan kesejahteraan bagi para pelaku wisata. “Soal undang-undang yang (disebut) berpotensi mematikan usaha (PBJT) kami pastikan bahwa filosofi kebijakan pemerintah adalah memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan (industri pariwisata),” tuturnya pada agenda The Weekly Brief with Sandi Uno, Rabu (10/1).
Ia meminta juga kepada pelaku usaha agar jangan khawatir. Karena pemerintah memastikan akan memfasilitasi sekaligus mengakomodir kepentingan pelaku usaa.
Sandi mengemukakan industri pariwisata Indonesia masih diminati wisatawan asing, khususnya di Bali. “Kalau di bedah (wisatawan asing) 50% itu pasti ke bali. Karena Bali berhasil menarik lebih dari 5 juta (wisatawan asing), total 11,5 juta wisatawan mancanegara (pada 2024) dan yang paling berminat itu di sektor akomodasi,” jelasnya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa nilai investasi sektor pariwisata saat ini masih besar, jumlahnya berkisar di angka US$ 100 juta atau Rp 1,5 triliun (kurs Rp 15.571) sampai US$ 200 juta atau Rp 3,1 triliun per investasi.
Hingga saat ini, Sandi menuturkan bahwa pemerintah pun sedang menawarkan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk dikembangkan di Bali, keduanya adalah KEK Kura-Kura dan KEK Sanur. Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa kenaikan pajak hiburan memang perlu disosialisasikan.
“Pajak Hiburan ini perlu kita lebih sosialisasikan tapi tidak akan mematikan apalagi (buat) industri spa. Spa itu wellness bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal,” tegasnya. (jr)
 Sandiaga S. Uno menjamin penetapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa hiburan naik 40% dan maksimal 75% tidak akan matikan industri pariwisata.){kind=link}