Aduan warga disampaikan lantaran keberadaan kafe-kafe menyebabkan kemacetan, kebisingan dan limbah di saluran pembuangan.
JAKARTA | RMNIndonesia
Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta bekerja sesuai prosedur, dan kembali melakukan pengecekan terhadap izin sejumlah kafe yang dikeluhkan keberadaannya oleh warga di kawasan Jalan Tulodong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Pasalnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku merasa tidak puas dengan laporan hasil temuan pengecekan lapangan sebagai upaya menindaklanjuti keluhan warga atas gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi.
Pengecekan ulang dugaan pelanggaran diminta dilakukan mulai dari Walikota Jakarta Selatan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, hingga Dinas Lingkungan Hidup
“Jadi silakan mulai besok dicek lagi. Gak usah koordinasi dengan pemilik usaha. Namanya Sidak itu ya mendadak,” ujarnya pada rapat audiensi lanjutan di gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.
Pada medio November lalu, DPRD DKI Jakarta juga telah menghadirkan warga, pengusaha dan SKPD terkait untuk menindaklanjuti laporan warga. Saat itu, DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta membuka seluruh aturan mengenai lokasi dan perizinan usaha kuliner yang ada di sepanjang Jalan Tulodong.
Aduan warga disampaikan lantaran keberadaan kafe-kafe menyebabkan kemacetan, kebisingan dan limbah di saluran pembuangan. Kemacetan terjadi karena kafe-kafe tersebut tidak memiliki kapasitas parkir yang mumpuni.
Hingga akhirnya banyak mobil pengunjung yang diparkirkan di bahu jalan hingga trotoar. Bahkan tidak sedikit layanan vallet parkir justru menempatkan mobil pengunjung di halaman rumah warga.
Namun pada laporan hasil temuan dalam audiensi lanjutan, sejumlah SKPD mengungkapkan bahwa kafe-kafe yang dimaksud tidak terindikasi menjual minuman keras (Miras).
Merasa tidak subtantif dengan persoalan, Pras menyatakan kembali mengundang seluruh SKPD terkait untuk memperbarui laporan pada Senin pekan depan.
“Besok hari Senin Walikota, kepala dinas yang saya undang hadir disini tidak diwakili supaya ketegasan perumahan dan pengusaha itu dapat perhitungan yang jelas,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Ismail menilai, hasil temuan yang disampaikan oleh pihak eksekutif dalam rapat pimpinan hari ini hanya bersifat normatif sehingga tidak menjelaskan detail hasil kunjungan yang telah dilakukan.
“laporan hari ini tidak lengkap hanya normatif belum mencerminkan hasil kunjungan,” ungkap dia.
Sehingga Ismail meminta dinas terkait untuk serius menyelesaikan persoalan tersebut dengan melihat langsung apakah terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti yang dikeluhkan warga di Jalan Tulodong terutama terkait ketertiban, kemacetan, kebisingan dan pencemaran saluran air.
“Kan rambu-rambunya sudah ada di masing-masing SKPD tinggal di ceklis ada tidak pelanggaran terhadap hal itu,” ungkap dia.
Sementara itu Wahyono salah satu warga di Jalan Tulodong mengatakan, dengan menjamurnya pelaku usaha di kawasan perumahan miliknya mengganggu ketentraman warga sekitar. Sehingga harapan warga yakni dilakukan penutupan kafe yang berada di perumahan tersebut.
“kita sudah jelas harus ditutup kafe itu karena tidak ada jalan lain, itu jalanan lima setengah meter yang dua arah satu berhenti itu semua warga yang buru-buru ke kantor tidak bisa, jadi kafe harus tutup,” ungkap dia.(JR)
