JAKARTA | RMNIndonesia
Pemerintah meresmikan ‘Rumah Bersama’ atau Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office. Ini menjadi wadah bersama kementerian dan lembaga hingga BUMD untuk membahas implementasi transisi energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan, ‘Rumah Bersama’ bagian dari komitmen pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.
Komitmen itu diwujudkan dalam target pemenuhan 25% bauran EBTpada 2025 dan pengurangan emisi hingga nol karbon atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
“Karena itu pemerintah ingin secara konkrit memunculkan komitmennya melalui Rumah Bersama ini, merupakan suatu bentuk komitmen bersama seluruh kementerian dan lembaga untuk hadir bersama-sama dalam membicarakan bagaimana kita secara konkret mengendalikan berbagai inisiatif transisi energi ke depannya,” ujar Rachmat saat peresmian ‘Rumah Bersama’, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (17/1).
Rumah bersama ini merupakan inisiatif dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Lalu, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT PLN (Persero), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.
Ia menyebut ini penting bagi pemerintah untuk menentukan kembali komitmennya terhadap isu perubahan iklim yang terkait dengan transisi energi.
“Dengan berbagai capaian yang terkait dengan enhanced NDC, kemudian bagaimana Net Zero Emission yang kita capai. Pada intinya, isu itu akan kita kelola bersama-sama melalui wujud di Rumah Bersama ini,” paparnya.
Senada, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mencatat, banyak pihak yang ikut terlibat dalam kebijakan transisi energi di Indonesia. Untuk PLN sendiri akan menangani urusan teknis dan komersialnya, hingga soal sudut pandang regulasi dari Kementerian ESDM.
Kemudian Kemenko Marves dan Kemenko Perekonomian menjadi pihak yang melihat dari sudut pandang makro ekonomi dan hubungan internasional. Terakhir ada juga Kementerian Keuangan yang mengurus soal alokasi anggaran untuk transisi energi.(jr)
 di Tanah Air.){kind=link}