JAKARTA | RMNIndonesia
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menilai pentingnya mendorong digitalisasi sistem keuangan sebagai upaya mencegah tindak pidana korupsi.
Menurut Ganjar, sistem digitalisasi penghematan ini bisa dilakukan karena transaksi tunai sulit untuk dilacak sehingga perlu pembatasan besaran transaksi.
“Kalau tidak salah 100 juta. Itu juga harus jadi komitmen e-budgeting,” ujar Ganjar, dikutip Kamis (18/1).
Dirinya menjelaskan, transparansi anggaran dan harus jelas asal-usulnya serta anggaran yang harus benar-benar sampai pada pelaksana juga harus dikontrol pimpinan tertinggi. Hal itu sebagai dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin.
“Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan mengembalikan kembali independensi KPK. Jika KPK independen dan menjaga integritas aparatur KPK itu penting, agar tidak bisa diintervensi siapapun,” tegasnya.
Ganjar menambahkan, kejaksaan dan kepolisian juga bisa mendorong transparansi untuk proses kepad amasyarkaat dan penegak hukum yang bebas dari intimidasi.
Dalam kesempatan itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyoroti soal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara).
Menurutnya, instrumen LHKPN ini sebenarnya tidaklah sulit. Ketika LHKPN macet, kuncinya mudah. Tinggal undang KPK, kemudian pejabat negara langsung disuruh isi formulir, selesai.
“Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika melakukan koordinasi, supervisi dan pencegahan yang kita lakukan. Melibatkan pemerintahan, KPK dan seluruh dunia usaha, termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus,” paparnya.
Capres yang diusung Partai Perindo itu menilai, penguatan LHKPN bisa dengan sistem whistleblowing dengan masyarakat dan tetap menjamin kerahasiaannya. (jr)
