JAKARTA | RMN Indonesia
Menteri PUPR/Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono bakal mempercepat investasi di Ibu Kota Negara (IKN). Salah satu yang dilakukan adalah memperjelas status tanah.
Otorita IKN menargetkan investasi yang masuk ke IKN mencapai Rp 100 triliun. Sejauh ini investasi yang sudah sekitar Rp 50 triliun.
“Makanya saya ingin percepat itu. saya kira kita kerjakan aja secepatnya, terutama basic-nya itu status tanah, nggak masalah,” tuturnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (6/6).
Ia menyebutkan, perlu adanya regulasi khusus menyelesaikan persoalan lahan di IKN. Karena tanah di IKN bisa dijual dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Jika statusnya bisa HGB murni maka hal tersebut bisa memberikan kepastian investasi.
“Perpres juga dibutuhkan. Sekarang ini kan HGB di atas HPL, sehingga itu tidak menarik bagi warga yang ingin membeli atau pengusaha. Karena itu dasar untuk investasi. Jadi ini akan kita selesaikan dulu jadi HGB murni, sehingga orang bisa punya kepastian hukum untuk bisa investasi,” terang Basuki, dikutip.
Permasalahan tanah di IKN, lanjut Basuki, telah dikerjakan oleh Otorita IKN sebelumnya, namun menemui jalan buntu. Sebagai Plt Kepala OIKN, Basuki berjanji menyelesaikan kendala tersebut.
“Itu juga sudah dikerjakan sama otorita kemarin, tapi mentok. Tapi kita sekarang lanjutkan. Apa yang kita kerjakan meneruskan apa yang sudah dikerjakan, nggak ada niatan lain,” tuturnya.
Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meneken penandatanganan kerangka kerja sama/cooperation framework dengan Indonesia Investment Authority (INA). Hal itu diharapkan dapat menggenjot laju investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala OIKN saat itu, Bambang Susantono mengatakan kerja sama ini untuk mempercepat realisasi investasi di IKN. Dengan begitu target investasi di IKN senilai Rp 100 triliun sampai 2024 diharapkan dapat tercapai.
“Intinya adalah kita ingin mempercepat realisasi dari investasi di kita, baik asing maupun lokal sehingga nantinya kecepatan dalam pembangunan di IKN itu bisa terwujud dengan baik,” tutup Bambang. (jr)