JAKARTA | RMN Indonesia
Kritik terkait IKN dikemukakan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas, Andrinof Chaniago. Ia mengkritik upaya pemerintah dalam menggenjot investasi besar-besaran di Ibu kota Nusantara. Hal itu sesungguhnya tak perlu dilakukan karena IKN sejatinya bukan kota bisnis.
“Saya berpandangan IKN bukan untuk kota bisnis. Bukan untuk menampung investasi besar-besaran. Bukan, itu ada alasan-alasannya,” ungkap Andrinof di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, dikutip, Rabu (14/8).
Menurut Andrinof esensi IKN sejatinya adalah sebuah kota yang dibangun sebagai solusi atas ledakan penduduk di Tanggerang, Depok, Bekasi, dan Bogor. Gara-gara hal ini, tata kota Jakarta menjadi berantakan.
Di sisi lain, Andrinof menuturkan bahwa kepindahan ibu kota negara ke IKN juga mempertimbangkan pesatnya pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa. Situasi tersebut menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian besar-besaran di Pulau Jawa yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
“Sebagian lahan besar pertanian ada di Jawa, produksi hasil pangan itu sebagian besar di Jawa. Tapi alih fungsi lahan itu mencapai puluhan ribu hektare per tahun,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Andrinof menuturkan bahwa IKN diharapkan bisa mendatangkan investasi besar-besaran setelah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) selesai dibangun pemerintah. Aktivitas usaha bisa datang setelah aparatur sipil negara (ASN) pindah.
Andrinof pun menilai tidak tepat jika IKN sudah menetapkan lokasi khusus yang dijadikan kawasan bisnis. “Bahwa di situ muncul bisnis iya, tapi bisnis yang melayani kebutuhan barang dan jasa sebuah kota, dari ASN dan kegiatan pemerintah, bukan menjadikan di sana kawasan bisnis tersendiri, menarik investor, carikan pasarnya, jadi kawasan bisnis properti,” jelasnya. (jr)