JAKARTA | RMN Indonesia
DPR mewaspadai adanya fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sektor industri hasil tembakau nasional. Itu menyusul adanya kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Permenkes yang merupakan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi mengatakan, selama ini, industri hasil tembakau telah menjadi sumber mata pencaharian banyak pihak, mulai dari pedagang kecil, industri percetakan, petani serta buruh dan pekerja tembakau.
Di lanjutkan Nurhadi, perumusan kebijakan itu harus dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya, produk tembakau memberi kontribusi pada omzet sebesar 50-80% bagi pedagang kecil. Selain itu, pelemahan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini juga harus menjadi pertimbangan.
Nurhadi menyebut bahwa industri hasil tembakau merupakan salah satu penyokong utama perekonomian, khususnya terkait dengan serapan lebih dari 6 juta tenaga kerja di dalamnya. Belum lagi kontribusi industri hasil tembakau pada penerimaan negara dari cukai yang mencapai ratusan triliun tiap tahunnya.
“Jangan sampai, kalau RPMK ini tidak dikoreksi atau dievaluasi, maka selain akan menyebabkan kegaduhan di dalam negeri, ini tentu juga akan berpotensi sekitar 6 juta pekerja tereduksi dan menambah rentetan jumlah PHK,” ujarnya dikutip okezone com.
Ia khawatir bila kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek akan mendorong meningkatnya pengangguran dan mengancam stabilitas perekonomian nasional. Sebab, dalam perumusannya, Kemenkes tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat kecil.
“Perlakuan sembarangan terhadap industri tembakau dapat mengancam perekonomian nasional. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, perekonomian kita berisiko,” tegas dia.
Oleh karenanya, Nurhadi meminta kepada pemerintah untuk mengkoreksi Rancangan Permenkes tersebut dan turut mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak terdampak agar dapat melahirkan regulasi yang adil. Dengan begitu, kata dia, kepentingan nasional dapat tercapai.
“Banyak sekali pihak terdampak. Mengaturnya tidak boleh asal-asalan dan Kemenkes harus mengakomodasi aspirasi dari pihak-pihak yang terdampak,” jelasnya. (jr)
 pada sektor industri hasil tembakau nasional. Itu menyusul adanya kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Permenkes yang merupakan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024.){kind=link}