JAKARTA | RMN Indonesia
Pemerintah berencana mengetatkan aturan tembakau. Itu tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes).
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM-SPSI) Sudarto mengungkapkan serikat pekerja tembakau yang sebelumnya telah menolak keras Rancangan Permenkes dengan tegas menyatakan sikapnya untuk melapor kepada Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dilibatkan pada pembahasan aturan tersebut.
Apalagi, saat ini industri nasional sedang tertekan dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Kami menolak Rancangan Permenkes yang tidak dibahas bersama seluruh pihak-pihak yang terdampak,” ujar Sudarto, dikutip detikcom, Minggu (10/11).
Tidak hanya itu, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini juga berpotensi menghilangkan pendapatan dari sektor tembakau hingga ratusan triliun. Hal ini juga diungkapkan dalam salah satu unggahan di media sosial terkait kemungkinan adanya kehilangan penerimaan ini.
“Kenapa sih punya hobby menggerus rakyat kecil? aturan #KemenkesBikinPolemik terus sampai aturan barunya ini bisa hilangkan 308 triliun rupiah loh. Krisis Industri Tembakau makin menjadi kalo gini sih,” tulis akun @beautifyuul dengan ratusan interaksi dan lebih dari 5 ribu pembaca.
Pernyataan ini ikut diterangkan oleh Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho bahwa aturan tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara.
“Jadi INDEF sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika Rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja,” katanya dalam diskusi yang sama.
Dari sisi penerimaan negara, Andry menyebut negara dapat kehilangan Rp160,6 triliun yang setara 7% dari penerimaan perpajakan. Beberapa tahun belakangan, pendapatan industri tembakau juga mengalami penurunan akibat kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus meningkat setiap tahunnya.
Kemudian dari sisi tenaga kerja, Andry mengatakan akan ada sebanyak 2,29 juta tenaga kerja yang terdampak dan merujuk pada data tenaga kerja industri tembakau tahun 2019, angka tersebut setara dengan 32% yang terdampak.
Sebagai sektor yang berkontribusi besar bagi negara, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat status tembakau sebagai salah satu komoditas strategis nasional perlu dipertahankan.
 Sudarto){kind=link}