JAKARTA | RMN Indonesia
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas tentang keadilan dan keberlanjutan pembangunan di tengah mengejar target pertumbuhan ekonomi RI 8%. Hal ini masih menjadi PR besar buat pemerintah.
AHY menyebut, pertumbuhan berkelanjutan dan berkeadilan menjadu dua aspek penting yang terus dibahas pada setiap diskuti dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi. Sebab, sebelumnya, kedua hal itu kerap terlupakan.
“Tentu semangatnya bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi juga berkelanjutan, berkeadilan, sehingga kata-kata ramah lingkungan, juga berkeadilan dalam arti inklusif melibatkan semua golongan,” ujar AHY saat berbicara pada forum Economic & Capital Market Outlook 2025, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, dikutip detikcom, Kamis (28/11).
“Karena seringkali kita terjebak juga for the sake of growth, for the sake of high economic growth, kita melupakan saudara-saudara kita yang perlu mendapatkan atensi dan bantuan langsung.” sambungnya.
Menurutnya, ada beberapa elemen utama dari pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pertama, harus mendorong semua faktor pertumbuhan di Indonesia. Kedua, bisa membuka lapangan pekerjaan.
“Karena tanpa pekerjaan, maka masyarakat kita sulit untuk sejahtera. Pekerjaan bukan hanya menghasilkan pendapatan, tapi juga ini merupakan satu hal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara,” ujarnya.
Lalu yang ketiga, lanjut AHY, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara mengejar pertumbuhan, peningkatan kesejahteraan rakyat dengan upaya menjaga lingkungan hidup. Jangan sampai, muncul gap yang terlalu jauh hingga membuat pembangunan di Indonesia tidak merata.
“Sustainability bukan hanya menjadi buzzword, tetapi juga harus benar-benar menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejak kita membuat perencanaan. Dan kita harus mengaudit setiap kegiatan kita, upaya ekonomi dihadapkan pada upaya menjaga bumi dan lingkungan hidup,” kata dia.
Melalui acara ini, AHY berharap akan terbentuk kolaborasi-kolaborasi baru antara pemerintah dan stakeholder terkait di industri pasar modal dalam mendukung rencana pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Sementara itu, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan, Isu Environment, Social, dan Governance (ESG)menjadi tren internasional dan pembangunan berkelanjutan menjadi fokus dari konsep investasi serta standar penilaian perusahaan. Melihat pentingnya trend tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan pencapaian SDG’s 2030.
“Dengan mendorong investasi dalam sektor-sektor ramah lingkungan, kita tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Jeffrey, dalam kesempatan yang sama.
Dari sisi inovasi untuk mendukung pencapaian target iklim Indonesia, sejak bulan September 2023 BEI melalui IDX Carbon atau Bursa Karbon Indonesia telah memperkenalkan kelas aset baru yaitu sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca atau yang disebut dengan karbon kredit. Diharapkan ini dapat membantu perusahaan dalam inisiatif dekarbonisasi dan net zero.
Sedangkan di pasar modal Indonesia, BEI telah menyediakan 5 indeks saham terkait ESG, memberikan insentif pengurangan biaya pencatatan untuk obligasi yang berwawasan lingkungan, dan bekerjasama dengan lembaga penilai ISG internasional untuk melakukan penilaian ESG atas perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia.
“Kami berharap diskusi hari ini dapat memberikan kita semua wawasan dan pemahaman tentang pentingnya keuangan berkelanjutan, kebijakan, dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung perkembangan Green Capital Market di Indonesia, pembangunan infrastruktur, dan proyek-proyek berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ujarnya. (jr)
 Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas tentang keadilan){kind=link}