JAKARTA | RMNIndonesia
Pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat, diganggu aksi premanisme oleh organisasi masyarakat (ormas).
Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.
Menyikapi hal itu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan mengaku sudah mengetahui kabar itu dan akan langsung mengonfirmasi kepada BYD.
“Kalau misalnya seperti itu saya insyaallah hari ini akan coba mengontak kawan-kawan dari BYD bagaimana situasinya, karena kita harus tanya pada BYD-nya langsung, bukan berarti bahwa berita yang ada itu tidak benar 100% tapi detailnya kita harus tahu,” tuturnya di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (23/4).
Nurul menyebut, isu premanisme dan pungutan liar sangat mengganggu investasi. Efek negatifnya tak hanya dirasakan perusahaan, tapi juga berdampak kepada citra Indonesia di mata investor.
Pada situasi saat ini, menarik invetasi ke Indonesia bukan persoalan mudah. Banyak negara semakin protektif dan terus berlomba mendatangkan investasi ke negaranya. “Indonesia itu (dianggap) tidak aman, Indonesia itu premanisme dan segala macam, ini butuh pengertian dari banyak pihak bahwa sebenarnya ketika kita berada dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah,” tuturnya.
Nurul menilai premanisme oleh oknum ormas juga turut berkontribusi pada mahalnya biaya investasi di Tanah Air. Prilaku oknum ormas itu berkontribusi pada sulitnya masyarakat mencari pekerjaan.
“Jadi mereka-mereka yang memberi kontribusi terhadap mahalnya biaya ekonomi dan biaya investasi di Indonesia, harus berpikir bahwa mereka memberikan kontribusi dan dosa yang luar biasa, bagi kawan-kawan yang mencari pekerjaan, karena jangan sampai mereka (investor) kemudian keluar dari Indonesia, gagal membangun investasi, menutup lapangan pekerjaan bagi ribuan teman-teman kita yang harusnya bisa bekerja di sana,” tambah Nurul.
Sebelumnya, kabar dugaan aksi premanisme ormas saat pembangunan pabrik BYD dilontarkan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.
Eddy menyebut pemerintah harus tegas terhadap aksi-aksi premanisme dari oknum ormas. Menurutnya, jaminan keamanan adalah modal penting untuk mendatangkan investasi.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” ujar Eddy dikutip detikcom.
“Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” tambah dia. (jr)
.){kind=link}